menteri di negeri (mendagri) gamawan fauzi mengatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) dari musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, ujarnya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, tinggal soal batas wilayah yang belum selesai, tutur mendagri selama kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, dan belum ditentukan dengan pemerintah daerah setempat, adalah salah Satu syarat supaya memesan suatu daerah dimekarkan daripada daerah induknya.
oleh sebab tersebut, mendagri mengimbau terhadap pejabat pemerintah terkait agar menyelesaikan terlebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja bagi batas masih, tapi persoalan batas berlarut belum selesai, nanti malah meninggalkan konflik lagi soal batas. maka daripada tersebut selesaikanlah dengan gubernur lebih-lebih dahulu sepenuhnya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, dalam pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota menungkapkan usulan pembentukan provinsi pada gubernur, agar memperoleh persetujuan, melalui melampirkan dokumen masukan penduduk calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota juga keputusan bupati-walikota.
kemudian, pada keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur memberi usul pembentukan kabupaten pada presiden melalui menteri di negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan penduduk menggarap penampilan demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi tersebut berujung bentrok diantara masyarakat pendemo dan aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, hingga menewaskan empat penduduk.
massa dan membakar kantor polsek rupit juga polsek karang jaya dan terletak dalam pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tidak bisa ditolerir guna mendesak pengesahan suatu daerah masih.
kerusuhan tak mencari sebuah daerah disahkan. tak mungkin banyak pemaksaan, semua harus berpedoman selama ajaran hukum, katanya.