sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda untuk tidak menjadi bom waktu makanya memicu konflik sosial serta kekesaran selama tanah air.
dipo di acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan selama kompleks istana jakarta, senin, menyampaikan penanganan sengketa lahan mesti mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya itu berguna untuk negara tak dirugikan dan rakyat memperoleh kesejahteraan biarpun dunia upaya-upaya sempit berkurang Kelebihannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini berbagai konflik sosial dan kekerasan selama tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian serta pemetaan badan info geospasial menungkapkan di beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan juga objek wisata transmigrasi.
berkaitan dengan itu dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet sedikit dalam 25 juli kemarin, khusus terkait dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan diantara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan penduduk dicarikan solusinya dengan komprehensif.
pada acara dan dikuti sejumlah gubernur diantara gubernur kaltim, riau juga kalsel juga sejumlah bupati tenntang, diminta untuk mereka terus bekerja dan mengingatkan masyarakat kalau terdapat konflik lahan agar dibicarakan terlebih dahulu juga tidak melakukan pengrusakan dan pendudukan lahan dan melawan hukum.
konflik lahan dalam sumut, sumsel dan lampung agar diselesaikan dengan tidak keliru, adil, dan tertib dalam dua tahun serta di waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, kata dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan seperti konflik ptpn ii di sumut, konflik mesuji di lampung serta konflik ptpn vii selama cintamanis di sumsel.
kepala pusat pemetaan serta integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi mengatakan memperkenalkan Satu peta (one map) yang merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 tentang info geospasial (ig) dimana mesti dibangun selama atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu dilakukan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) dan dibangun dengan instansi tenntang pas dengan fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, baru banyak tumpang tindih pengalokasian lahan dalam suatu daerah atau area jenis lahan yang sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan juga harus dipercepat agar penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyampaikan perlu keputusan presiden agar menentukan peta mana dan dibuat acuan sebab tiap-tiap instansi memiliki peta sendiri.
dia serta menjalankan sejumlah kontroversi dalam kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi juga perbatasan yang merupakan beranda terdepan.
dia mengatakan rencana pemda untuk membangun jalan tol dan kereta api dan dengan hutan rakyat juga hutan lindung tetapi ditolak tetapi dalam sisi lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.
begitu dan melalui pembangunan jalan dalam perbatasan dan membutuhkan jalan poros dan melalui hutan lindung serta konservasi.